SELAMAT DATANG DI BLOG GUGUS SD PEMENANG TIMUR - LOMBOK UTARA

Jumat, 17 Februari 2012

Uji Kompetensi Awal bagi Calon Peserta Sergur 2012

Tanggal 25 Pebruari 2012 merupakan hari yang sangat mendebarkan bagi sekitar 300.000 lebih guru di Indonesia yang pada tahun ini telah ditetapkan sebagai Calon Peserta Sergur Tahun 2012. Dari jumlah kuota secara nasional, tidak semua peserta tes UKA dapat lulus dan mengikuti PLPG. Hal disebabkan dana sertifikasi 2012 hanya disiapkan untuk 250.000 orang. Artinya, ada sekitar 50.000 orang guru yang harus gigit jari karena tidak lulus dan harus menunggu panggilan lagi di tahun-tahun mendatang.
Walaupun uji kompetensi awal ini akan dilaksanakan dan diulang hingga 4 (empat) kali sampai diperoleh jumlah  peserta lulus sebanyak 250.000 orang, toh tetap saja

Minggu, 06 November 2011

Daftar Nama Calon Peserta Sertifikasi Guru 2012

Bapak dan Ibu Guru yang sedang menunggu penetapan peserta sertifikasi guru 2012 mungkin saat ini lagi dag-dig-dug menanti pengumumannya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, informasi sertifikasi guru tahun ini memang dilakukan secara online. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Guru harus rajin mencari informasi via internet.
Kali ini saya coba memberikan informasi terkait sertifikasi guru untuk 2012. Semoga saja rasa penasaran Bapak/Ibu Guru terobati. Hal ini terkait dengan sudah diumumkannya calon peserta sertifikasi guru secara menyeluruh untuk tahun 2012.
Untuk itu, Bapak/Ibu Guru bisa mencermati nomor urut calon peserta di masing-masing kabupaten. Untuk informasi daftar calon peserta sertifikasi guru tahun 2012, Bapak/Ibu bisa mengecek informasi dan persyaratan di sini dan daftar data peserta klik di sini

Silakan klik tautan di atas. Kemudian pada data peserta, klik provinsi tempat Bapak/Ibu mengajar dan dilanjutkan dengan mengklik kabupaten/kota. Terakhir klik tulisan tampilkan dan silakan dicek pada lembar halamannya, apakah nama Bapak/Ibu sudah tercantum
Selamat mencermati dan sukses selalu. (Zulmasri)

Jumat, 07 Oktober 2011

Tahun 2012 Sertifikasi Guru Akan Diseleksi Tertulis Untuk Mengisi Kuota

JAKARTA – Pelaksanaan sertifikasiguru harus benar-benar untuk mewujudkan guru-guru Indonesiayang profesional dan memiliki kompetensi. Untuk itu, seleksi peserta sertifikasi guru mulai tahun 2012 semakin diperketat.
Para guru yang ikut sertifikasi bukan hanya harus lolos seleksi administrasi. Di awal tahun 2012, Kementerian Pendidikan Nasional bakal menggelar tes tertulis secara massal untuk mencari guru-guru yang layak mengisi kuota sertifikasi guru pada tahun tersebut.
 “Sertifikasi guru ini benar-benar harus berdampak pada peningkatan kompetensi guru. Kepada guru perlu disampaikan, sertifikasi tidak lagi pada senioritas atau metode belas kasihan,” tutur Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, Rabu (21/9/2011) di Jakarta.
Menurut Nuh, guru-guru yang lolos syarat administrasi dan tes sertifikasi bakal mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru(PLPG). Kesempatan ini untuk memperkuat empat kompetensiguru yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Adapun guru yang belum lolos harus diberi pengayaan supaya bisa berhasil.
Dengan model ini, menurut Nuh, sertifikasi guru juga sekaligus untuk memetakan kompetensi guru di seluruh Indonesia. “Ini juga untuk memperbaiki keluhan soal gurumismatch. Sekarang kita tidak tahu pemetaannya,” ujar Nuh.
Syawal Gultom, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Kemendiknas, menambahkan bahwa seleksi secara administrasi dilakukan dengan mengikuti nomor unik pendidik tenaga kependidikan (NUPTK) online yang telah dibuat Kemendiknas. Adapun tes tertulis nanti dilaksankan di tiap kabupaten/kota dengan soal-soal yang memenuhi standar nasional.
“Kita ingin guru-guru yang lulus sertifikasi itu yang memang sudah melewati batas kelulusan tertentu. Ketika ikut PLPG nanti, di akhirnya juga tetap ada tes. Kita ingin memastikan guru yang lulus sertifiaksi benar-benarguru yang sudah menguasai empat kompetensi sebagai guru profesional,” papar Syawal., KOMPAS.com

Sabtu, 24 September 2011

2012, Guru Bersertifikasi akan Dievaluasi

JAKARTA--Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) akan mulai melakukan evaluasi terhadap guru-guru bersertifikat pada tahun 2012 mendatang.  Tujuannya untuk mengetahui hasil kinerja guru dan juga tingkat kompetensi guru pasca sertifikasi.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) , Syawal Gultom mengatakan, proses evaluasi tersebut direncanakan akan menggunakan dua jenis sistem, yakni secara online dan offline.

"Untuk sistem offline,  penilaian dilakukan di tingkat sekolah oleh Kepala Sekolah dan guru senior atau berprestasi," ungkap Syawal ketika ditemui di ruangannya di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Jumat (23/9).

Dalam penilaian atau evaluasi dengan sistem offline tersebut, setiap guru akan  diminta menjawab soal yang ada di dalam modul. Jawaban tersebut langsung dimasukkan dalam program Nomor Unit Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). "Tidak hanya guru, kebijakan serupa juga belaku untuk kepala sekolah," ujarnya.

Syawal menyebutkan, berdasarkan data Kemdiknas saat ini jumlah guru hingga November 2010 mencapai 2.791.204 orang. Sementara guru yang sudah tersertifikasi hanya 746.700 orang. Rinciannya, 623.056 guru S1/S2/S3, belum S1 usia di atas 50 tahun dan masa kerja di atas 20 tahun 840 orang, dan guru belum S1 golongan IVa 113.804 orang.

Proses evaluasi kinerja guru bersertifikat ini juga ingin mengetahui kondisi kebutuhan guru. Bahkan, pemerintah juga ingin mengetahui bagaimana kinerja guru bersertifikat yang selama ini mendapatkan  tunjangan profesi cukup besar.

"Karena penilaian atau dugaan saat ini dikatakan bahwa sertifikasi belum  bisa meningkatkan kualitas guru. Belum ada perubahan signifikan dari guru setelah tersertifikasi," papar Syawal.

Oleh karena itu, dengan penggunaan dua sistem evaluasi ini diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan masyarakat dan berbagai pihak. Bahkan, dengan sistem penilaian baru, juga akan diketahui apa saja  indikator guru yang lemah. Ia pun meyebutkan,  ada 4 kriteria yang dievaluasi. Antara lain,  kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional.

"Kami sangat yakin, evaluasi dengan sistem ini dapat mengurangi kecurangan dalam proses penilaian yang dilakukan oleh  oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanipulasi peserta sertifikasi," imbuhnya.

Raport Merah, Guru Akan Diberi Sanksi
Rencana evaluasi atau penilaian atas kinerja guru yang telah melakukan sertifikasi dan selama ini mendapatkan tunjangan profesi merupakan prioritas Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Unifah Rosyidi ketika ditemui di ruang kerjanya di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Jumat (23/9).

Menurutnya, program penilaian atau evaluasi guru pasca sertifikasi sudah diatur di dalam Peraturan Menpan-RB (Permen PAN-RB) Nomor 16/2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Sementara selama ini, belum pernah ada sama sekali angka yang menunjukkan  skala indeks kinerja guru.

"Maka dari itu, pemerintah tidak akan menunda untuk melakukan evaluasi penilaian guru ini. Penilaian akan dilakukan di tahun 2012. Bahkan, juga sudah ada sanksi yang akan diberikan kepada para guru bersertifikat tidak berkualitas atau kinerjanya menurun," terangnya. Hanya saja, tidak dijelaskan jenis sanksi dimaksud.

Di dalam proses evaluasi tersebut, tegasnya, juga ada konsekuensi terhadap tunjangan profesi, peningkatan karir, dan jabatan fungsional guru.

"Semua rancangannya sudah dibuat dan bagaimana instrumen mulai dari pusat melakukan Training-of-Trainers (TOT) . Selain itu, juga dibuat  Juknis yang harus dipahami oleh para Kepala Sekolah yang  dibantu senior untuk melakukan penilaian terhadap para gurunya yang bersertifikat," jelasnya.

Untuk memastikan bahwa  penilaian tersebut tidak bersifat administrasi, terang Unifah, maka pemerintah akan menyiapkan indikator atau kriteria kinerja yang melebihi indikator sertifikasi sebelumnya. Sehingga, secara otomatis juga akan ada peningkatan kompetensi bagi guru itu sendiri.

"Akan tetapi, tetap harus disertai dengan performa yang baik karena akan menentukan  tunjangan," urainya. (cha/jpnn)

Setahun, Transaksi Suap CPNS Tembus Rp 25 Triliun

JAKARTA- Komisi II DPR RI bersikeras mengubah UU Pokok Kepegawaian menjadi RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu alasannya adalah untuk mengurangi praktek perdagangan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Dari laporan yang masuk menyebutkan adanya praktek jual beli formasi pegawai antara oknum-oknum otoritas kepegawaian di pusat dengan para pimpinan daerah," ungkap Wakil Ketua Komisi II DPR RI Taufik Effendi dalam rapat kerja dengan MenPAN&RB EE Mangindaan, Kamis (22/9).

Ditambahkannya, formasi yang diperoleh dengan modal Rp 5-10 juta per pegawai tersebut kemudian dijual oleh pejabat berwenang di daerah dengan harga berlipat-lipat lebih mahal. Besarannya antara Rp 75 juta sampai Rp 150 juta tergantung dari posisinya dan jabatannya.

"Praktek perdagangan calon pegawai ini nilainya sangat besar sekitar Rp 20 sampai Rp 25 triliun per tahun. Dan ini telah merusak sendi-sendi moralitas pegawai aparatur sipil negara. Apalagi banyak pelamar yang enggan melaporkan tindakan aparatur tersebut," ungkap politisi Demokrat yang juga mantan menteri pendayagunaan aparatur negera (menpan) itu.

Melihat realita itu, lanjutnya, DPR RI berinisiatif membuat UU baru, dan yang diusulkan adalah RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). (esy/jpnn)

Jumat, 23 September 2011

Kemendiknas Pertahankan di Angka 300 ribu

JAKARTA - Sejumlah guru yang belum lolos sertifikasi musim 2011, harap-harap cemas terhadap kuota nasional sertifikasi guru tahun depan. Begitu pula dengan guru yang sama sekali belum pernah mengikuti sertifikasi. Angin segar pun berhembus, meskipun belum pasti Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) berusaha mempertahankan kuota nasional sertifikasi sebesar 300 ribu.

Upaya mempertahankan kuota nasional sertifikasi guru itu, diutarakan oleh Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP-PMP) Kemendiknas Syawal Gultom. Syawal menuturkan, kuota nasional sertifikasi guru diupayakan tetap di angka 300 ribu setiap tahun, dipertahankan hingga 2015 nanti. "Dengan demikian, guru-guru yang antre untuk mendapatkan sertifikat profesi pendidik melalui sertifikasi guru bisa segera tuntas," tandasnya kemarin (19/9).

Namun, Gultom menjelaskan jika pihaknya belum berani memastikan target kuota nasional tahun depan sebesar 300 ribu. Data dari Direktorat Profesi Pendidik (Ditpropen) BPSDMP-PMP Kemendiknas menunjukkan hingga kemarin up date data guru di tingkat kabupaten dan kota masih belum rampung. Pemerintah daerah, diberi waktu hingga 30 September untuk meng-up date data guru yang layak mendaftar sertifikasi guru.

Diantara faktor kelayakan ini adalah, bertitel sarjana (S1) dan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi tenaga pendidikan yang belum PNS.

Setelah peremajaan data guru-guru yang layak mengikuti sertifikasi selesai diajukan pemerintah daerah, baru kemudian BPSDMP-PMP Kemendiknas bisa mulai membuat riancian kasar kuota peserta sertifikasi untuk masing-masing provinsi.

Kuota provinsi baru benar-benar definitif setelah digabungkan dengan hasil akhir pembahasan di Komisi X DPR terkait kuota sertifikasi guru 2011. Sayangnya, dari hasil rapat sementara dengan Komisi X DPR, pihak legeslatif mengusulkan kuota sertifikasi guru 2012 hanya 250 orang. "Tapi ini masih belum rampung. Masih ada pembahasan selanjutnya," ujar petugas dari BPSDMP-PMP yang tidak mau disebutkan namanya.

Gultom sendiri masih belum berkomentar banyak tentang sikap DPR yang mengusulkan kuota lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. "Rapat masih panjang. Insya?allah bulan depan sudah kongkrit semua kuotanya," ujar dia.

Pengalaman tahun ini, kuota sertifikasi guru terbanyak diduduki oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah total 45.938 orang. Selanjutnya disusul Provinsi Jawa Barat (40.721), Jawa Tengah (34.631), dan Sumatera Utara (23.900). Sedangkan provinsi dengan kuota terkecil adalah Papua Barat adalah 1.024 orang.

Gultom menambahkan, aturan jam mengajar minimal 27 jam pelajaran setiap minggu masih belum digunakan untuk persyaratan sertifikasi guru tahun depan. Dia menjelaskan, aturan yang digunakan masih aturan lama, yaitu guru yang boleh mendaftar sertifikasi guru harus mengajar minimal 24 jam pelajaran dalam satu pekan.

Dengan aturan ini, Gultom berharap para guru yang akan mengajukan diri ikut dalam selesi sertifikasi 2012 tidak perlu cemas. "Upaya pemerintah menambah batas minimal mengajar memang ada. Tapi aturan itu belum diterapkan dalam sertifikasi tahun depan," jelas dia.

Terkait kisruh pencairan TPP (Tunjangan Profesi Pendidik) 2011 di beberapa daerah, Gultom menjelaskan jika secara teknis urusan pencairan bukan urusan BPSDMP-PMP Kemendiknas. "Pencairan TPP itu wewenang direktorat jendral sesuai dengan jenjang pendidikan tempat guru mengajar (SD, SMP, atau SMA, red)," tuturnya.

Meskipun begitu, Gultom menjelaskan jika polemik pencairan TPP untuk guru pemegang sertifikasi pendidik yang menyimpang dengan gaji pokok terbaru, tidak perlu terjadi untuk tahun depan. Dia berharap, pemerintah daerah rutin dan aktif dalam meng-up date perkembangan kenaikan gaji seluruh guru yang mendapatkan TPP. "Kami akan menginstruksikan supaya tata administrai ini terus diperbaiki," tandasnya. (jpp.com)

Sabtu, 10 September 2011

Mendiknas Setuju Jam Mengajar Guru Ditambah

JAKARTA--Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh sepakat adanya wacana penambahan jam mengajar minimal guru, dari 24 jam menjadi 27,5 jam per minggu  yang diusulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).  

"Kami sangat menghargai usulan dari menpan untuk menaikkan dari 24 jam ke 27,5 jam atau bahkan ke 30 jam," kata Nuh di Gedung Kemendiknas, Jakarta, Jumat (9/9).

Menurutnya, biasanya jam mengajar para guru itu rata-rata sebanyak 34 jam per minggu. Namun begitu, 27,5 jam tersebut tidak dihitung hanya berdasarkan jumlah jam tata muka di kelas saja. "Tidak hanya mengajar di depan kelas  itu saja, tapi juga persiapan-persiapan untuk mengajar. Itu pun juga harus dimasukkan sebagai bagian dari work hours-nya itu," lanjut Nuh.
Mantan Rektor ITS ini menilai, usulan 27,5 jam atau 30 jam tidak harus diterjemahkan secara kaku. "Tapi bisa dimasukkan juga kegiatan yang bersifat pendampingan ke siswa atau memberikan bimbingan siswa di lapangan. Sehingga bisa dimasukkan sebagai bagian dari beban mengajar," ujarnya.

Hanya saja, hingga kini Kemdiknas belum ada sistem yang dapat digunakan untuk menghitung akurasi jumlah beban jam mengajar di luar tatap muka. Terlebih lagi pasca sertifikasi guru, yang sebenarnya sistem evaluasi tersebut sangat dibutuhkan untuk mengukur kinerja guru. "Nah, kita juga belum menentukan cara menilai kinerja itu.  Apakah sertifikasi seorang guru itu bisa benar-benar meningkatkan kinerja atau tidak," imbuhnya.

Nuh menambahkan, saat ini Kemdiknas tengah mempersiapkan evaluasi kinerja dari guru yang sudah dapat sertifikasi atau kemaslahatan seorang profesional. Setelah guru menjadi profesi dan sudah disertifikasi, lanjut Nuh, harus ditentukan masa berlaku sertifikasi tersebut. "Sertifikat tadi itu sertifikat sepanjang hayat, atau ada periodesasi untuk mengevaluasi tentang kompetensi profesionalnya itu. Mengingat profesionalisme sangat fluktuatif," ungkapnya. (cha/jpnn)

Jumat, 09 September 2011

Sertifikasi Guru Non S-1 dan Pengawas Berakhir Tahun 2013


Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas ini, ” Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional” (Pasal 2 PP 74/2008).